BAB I
PEMBAHASAN
Sebelum abad
XX, di negara barat sudah
ada usaha pencegahan kelangsungan
hidup anak karena berbagai alasan. Caranya adalah dengan membunuh bayi yang sudah lahir, melakukan abortus dan mencegah/
mengatur kehamilan. KB di
Indonesia dimulai pada awal abad XX.
Di
Inggris, Maria Stopes.
Upaya
yg ditempuh u/ perbaikan ekonomi keluarga buruh dg
mengatur kelahiran. Menggunakan
cara-cara sederhana (kondom, pantang berkala).
Amerika
Serikat, Margareth Sanger.
Memperoleh
pengalaman dari Saddie Sachs, yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak
diinginkan. Ia menulis buku “Family Limitation” (Pembatasan Keluarga). Hal
tersebut merupakan tonggak permulaan sejarah berdirinya
KB.
1. Periode
Perintisan dan Pelaporan
Sebelum 1957 – Pembatasan kelahiran secara
tradisional (penggunaan ramuan, pijet, absistensi/ wisuh/ bilas liang senggama setelah coitus).
Perkembangan birth control
di daerah – Berdiri klinik YKK
(Yayasan Kesejahteraan Keluarga) di
Yogyakarta. Di Semarang : berdiri klinik BKIA
dan terbentuk PKBI tahun 1963.
Jakarta : Prof. Sarwono P, memulai di poliklinik bagian kebidanan RSUP. Jawa
dan luar pulau Jawa (Bali, Palembang, Medan).
2. Periode
Persiapan dan Pelaksanaan
Terbentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berencanan
Nasional) yang mempunyai tugas pokok mewujudkan kesejahteraan sosial, keluarga dan rakyat.
Bermunculan proyek KB sehingga mulai diselenggarakan latihan untuk PLKB
(Petugas Lapangan keluarga Berencana).
C. Organisasi KB
Terbentuk tanggal 23 Desember 1957, di jalan Sam
Ratulangi No. 29 Jakarta. Atas prakarsa dari dr. Soeharto yang didukung oleh
Prof. Sarwono Prawirohardjo, dr. H.M. Judono, dr. Hanifa Wiknjosastro serta Dr.
Hurustiati Subandrio.
Pelayanan yang diberikan berupa nasehat perkawinan termasuk pemeriksaan kesehatan calon suami isteri, pemeriksaan dan pengobatan kemandulan dalam perkawinan dan pengaturan kehamilan.
Pelayanan yang diberikan berupa nasehat perkawinan termasuk pemeriksaan kesehatan calon suami isteri, pemeriksaan dan pengobatan kemandulan dalam perkawinan dan pengaturan kehamilan.
Memperjuangkan
penerimaan dan praktek keluarga bertanggungjawab
dalam keluarga Indonesia
melalui pengembangan program, pengembangan
jaringan dan kemitraan dengan semua pihak pemberdayaan masyarakat di bidang
kependudukan secara umum, dan secara khusus di bidang kesehatan reproduksi yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.
Keputusan Presiden
Nomor 8 Tahun 1970 tentang pembentukan badan untuk mengelola program KB yang telah
dicanangkan sebagai program nasional.
Penanggung jawab umum penyelenggaraan program ada pada presiden dan dilakukan sehari-hari oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat yang dibantu Dewan Pembimbing Keluarga Berencana.
Penanggung jawab umum penyelenggaraan program ada pada presiden dan dilakukan sehari-hari oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat yang dibantu Dewan Pembimbing Keluarga Berencana.
Dasar pertimbangan pembentukan BBKBN
a.
Program keluarga berencana nasional
perlu ditingkatkan dengan jalan lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan
fasilitas dan sumber yang tersedia.
b.
Program perlu
digiatkan pula dengan pengikut sertaan baik masyarakat maupun pemerintah secara
maksimal. 3) Program keluarga berencana ini perlu
diselenggarakan secara teratur dan terencana kearah terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Tugas pokok BBKBN
a. Menjalankan
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap usaha-usaha pelaksanaan program keluarga berencana nasional yang
dilakukan oleh unit-unit pelaksana.
b. Mengajukan
saran-saran kepada pemerintah mengenai pokok kebijaksanaan dan masalah-masalah
penyelenggaraan program Keluarga Berencana Nasional.
c. Menyusun
Pedoman Pelaksanaan Keluarga Berencana atas dasar
pokok-pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
d. Mengadakan
kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara asing maupun
badan-badan internasional dalam bidang keluarga berencana selaras dengan kepentingan Indonesia dan sesuai dengan
prosedur yang berlaku.
e. Mengatur
penampungan dan mengawasi penggunaan segala jenis bantuan yang berasal dari dalam negeri maupun yang
berasal dari luar negeri sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
pemerintah.
Pelita I yaitu tahun 1969-1974 daerah program Keluarga Berencana meliputi 6
propinsi yaitu Jawa Bali (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
Jawa Timur dan Bali). Merupakan daerah perintis dari BKKBN.
Tahun 1974 muncul program-program integral
(Beyond Family Planning) dan gagasan tentang fase program pencapaian akseptor aktif.
Berdasar Keppres 38 tahun 1978 BKKBN bertambah besar
jangkauan programnya tidak terbatas hanya KB tetapi juga program Kependudukan.
MISI:
Membangun setiap keluarga Indonesia
untuk memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan
terpenuhi hak-hak reproduksinya melalui pengembangan kebijakan, penyediaan
layanan promosi, fasilitasi, perlindungan, informasi kependudukan
dan keluarga, serta
penguatan kelembagaan dan jejaring KB.
Tugas pokok: Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TAP MPR No. IV/1999 ttg GBHN; UU No. 22/1999 ttg
OTODA; UU No. 10/1992 ttg PKPKS; UU No. 25/2000 ttg PROPENAS; UU No. 32/2004
ttg PEMERINTAHAN DAERAH; PP No. 21/1994 ttg PEMBANGUNAN KS; PP No. 27/1994 ttg PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN;
KEPPRES No. 103/2001; KEPPRES No. 110/2001; KEPPRES No. 9/2004; KEPMEN/Ka.BKKBN
No. 10/2001; KEPMEN/Ka.BKKBN No. 70/2001
Filosofi BBKBN adalah menggerakkan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana.
Grand Strategi: 1) Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB; 2) Menata kembali pengelolaan program KB; 3) Memperkuat SDM operasional program KB; 4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB; 5) Meningkatkan pembiayaan program KB.
Grand Strategi: 1) Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB; 2) Menata kembali pengelolaan program KB; 3) Memperkuat SDM operasional program KB; 4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB; 5) Meningkatkan pembiayaan program KB.
Nilai-nilai yang terkandung dalam grand strategi adalah
integritas, energik, profesional kompeten, partisipatif, konsisten, organisasi
pembelajaran, kreatif/ inovatif
Kebijakan dari adanya grand strategi adalah
pndekatan pemberdayaan, pendekatan desentralisasi, pendekatan kemitraan,
pendekatan kemandirian, pendekatan segmentasi sasaran, pendekatan pemenuhan hak
(rightbased), pendekatan lintas sektor.
Re-Establishment
adalah membangun kembali sendi-sendi pogram KB nasional sampai ke tingkat lini
lapanngan pasca penyerahan kewenangan.
Sustainability
adalah memantapkan komitmen program dan
kesinambungan dukungan oleh segenap
stakeholders dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.
Tujuannya
adalah :
E. Program KB
6. Pengelolaan
SDM aparatur
7. Penyelenggaran
pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Pada bagian sebelumnya saya sudah bercerita tentang
sejarah KB dunia. Yang diawali dari teori Malthus yang menyatakan bahwa
pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari kebutuhan hidup. Akibatnya pada
suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan
kebutuhan hidup. Laju pertumbuhan penduduk ini dapat ditekan dengan adanya
birth control. Di Indonesia birth control ini dikenal dengan nama Keluarga
Berencana (KB).
F. Bagaimanakah program KB berkembang di Indonesia?
Program KB di Indonesia dimulai sekitar tahun 1957.
Pada tahun tersebut didirikan perkumpulan Keluarga Berencana (PKB). Pada saat
itu program KB masuk ke Indonesia melalui jalur urusan kesehatan (bukan urusan
kependudukan). Belum ada political will dari pemerintah saat itu.
program KB masih dianggap belum terlalu penting. Kegiatan penyuluhan dan
pelayanan masih terbatas dilakukan karena masih ada pelarangan tentang
penyebaran metode dan alat kontrasepsi.
Begitu memasuki orde baru, program KB mulai menjadi
perhatian pemerintah. Saat itu PKBI sebagai organisasi yang mengelola dan concern
terhadap program KB mulai diakui sebagai badan hukum oleh departemen kehakiman.
Pemerintahan orde baru yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi, mulai
menyadari bahwa program KB sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi.
Kemudian pada tahun 1970 resmilah program KB menjadi
program pemerintah dengan ditandai pencanangan hari keluarga nasional pada
tanggal 29 Juni 1970. Pada tanggal tersebut pemerintah mulai memperkuat dan
memperluas program KB ke seluruh Indonesia.
Para penyuluh KB senior bahwa pada awal pelaksanaan
program KB (di tahun 70-an), mereka banyak mendapat tentangan dari berbagai
lapisan masyarakat. Ketidak tahuan masyarakat dan para tokoh-tokohnya membuat
program ini ditolak mentah-mentah.
Apalagi tokoh-tokoh agama yang kala itu masih
menganggap KB adalah upaya pembunuhan calon bayi membuat masyarakat semakin
berani menolak program ini.
“Wah saya sampai diacungi golok.” Demikian komentar Bu
Aan, salah seorang penyuluh KB senior di Kabupaten Cianjur pada sebuah
pertemuan yang kami laksanakan rutin setiap hari jumat.
“Itu sudah jadi hal yang biasa. Malah kadang, kita
berhari-hari berada di lapangan sebelum dimulai pelayanan. Kita mengadvokasi
tokoh-tokoh masyarakat di satu hari, kemudian memberikan penyuluhan kepada
masyarakatnya sendiri berdampingan dengan sang tokoh yang sudah di advokasi
pada hari lainnya.” Bu Aan masih memaparkan.
“Lalu dilanjutkan dengan pelayanan KB-nya itu
sendiri.” pungkas Bu Aan, yang merupakan salah satu senior saya di kantor.
Selama hampir 30 tahun program KB berjalan, dari tahun
1970-2000, baru masyarakat Indonesia bisa menerima bahwa KB adalah kebutuhan.
Berangsur-angsur dari tahun ke tahun berkat kegigihan para pejuang KB pada
masanya, masyarakat negeri ini mulai sadar dan mengerti bahwa ternyata program
KB bukanlah program pembunuhan calon bayi. Namun program untuk mengatur
kelahiran bayi supaya tidak terlalu berdekatan dan tidak terlalu banyak.
Nampaknya hal ini memang tidak mudah dilakukan. Selama
berpuluh tahun para pejuang KB di lini lapangan terus memperjuangkan dan
menyadarkan masyarakat bahwa program KB ini adalah salah satu program yang
dapat menghantarkan mereka memiliki keluarga yang berkualitas.
Angka mencatat, terdapat penurunan TFR Selama dari
tahun 1970 hingga tahun 2000.
Apa sih TFR? Sejenis angka sensus kah? Hehe, bukan…
TFR adalah kependekan dari Total Fertility Rate, yaitu rata-rata
kemampuan seorang perempuan melahirkan bayi selama masa reproduksinya. Pada tahun
1970, TFR tercatat 5,6. Ini artinya pada tahun tersebut, rata-rata perempuan
Indonesia melahirkan bayi antara 5 hingga 6 orang bayi selama masa suburnya.
Dan pada tahun 2000, TFR turun menjadi 2,8. Artinya di era 2000-an ini
kemampuan seorang perempuan bereproduksi menghasilkan 2 hingga 3 orang anak
selama masa suburnya.
Penurunan angka rata-rata kelahiran ini tentu tidak
lepas dari peranan para penyuluh KB lapangan atau yang lebih dikenal dengan
tenaga PLKB. Mereka lah yang berjasa menyadarkan masyarakat bahwa betapa
pentingnya memiliki anak yang tidak terlampau banyak. Berkat perjuangan
tersebut, Indonesia berhasil menekan jumlah penduduk sebanyak 79 juta jiwa
selama dari tahun 1970 hingga 2000.
Berdasarkan data yang saya peroleh pada saat pelatihan
dasar umum tahun 2006 di Balai diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat, jumlah
penduduk Indonesia pada tahun 1970 tercatat lebih kurang 110 juta jiwa, maka
setelah dilaksanakan program KB, pada tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia
adalah 203 juta jiwa. Itu setelah dilaksanakan program KB. Jika program KB
tidak dilaksanakan, maka jumlah penduduk di Indonesia diprediksi akan meledak
hingga 282 juta jiwa. Sebuah angka yang fantastis bukan?
Kita bayangkan saja, jika pada tahun yang sama jumlah
penduduk Indonesia lebih banyak, maka akan banyak tempat dan lahan pesawahan
yang terbabad menjadi lahan perumahan. Akan banyak sekolah-sekolah yang harus
dibangun oleh pemerintah jika ingin rakyatnya tetap terpelihara. Akan banyak
biaya yang digunakan oleh setiap keluarga untuk menafkahi anggota keluarganya.
Akan banyak sekali masalah-masalah lainnya. Dan itu akan lebih pelik
dibandingkan dengan masalah yang ada saat ini. sekarang saja, dengan adanya
program KB, kemiskinan masih belum terhindarkan. Apalagi jika program KB tidak
dijalankan? Apa jadinya bangsa kita? apa jadinya kota tempat tinggal anda? Apa
jadinya keluarga anda? Dan akan jadi apa anak-anak anda kelak, jika mereka
tidak terpelihara secara kualitas, sementara persaingan di era modern ini makin
ketat!!!
Memang perjuangan para tenaga penyuluh KB seolah tidak
ada. Tidak terlihat dan tidak terasa. Padahal tanpa mereka, program KB mungkin
tidak akan terlaksana. Tanpa mereka keberhasilan program ini hanya akan menjadi
isapan jempol belaka. Sudah seharusnya lah mereka diberikan kesejahteraan yang
lebih baik oleh pemerintah karena mereka lah yang menjadi ujung tombak
keberhasilan program KB di Indonesia.
BAB II
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Perkembangan KB di Indonesia
1. Periode
Perintisan dan Pelaporan
Sebelum 1957 – Pembatasan kelahiran secara
tradisional (penggunaan ramuan, pijet, absistensi/ wisuh/ bilas liang senggama setelah coitus).
Perkembangan birth control
di daerah – Berdiri klinik YKK
(Yayasan Kesejahteraan Keluarga) di
Yogyakarta. Di Semarang : berdiri klinik BKIA
dan terbentuk PKBI tahun 1963.
Jakarta : Prof. Sarwono P, memulai di poliklinik bagian kebidanan RSUP. Jawa
dan luar pulau Jawa (Bali, Palembang, Medan).
2. Periode
Persiapan dan Pelaksanaan
Terbentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berencanan
Nasional) yang mempunyai tugas pokok mewujudkan kesejahteraan sosial, keluarga dan rakyat.
Bermunculan proyek KB sehingga mulai diselenggarakan latihan untuk PLKB
(Petugas Lapangan keluarga Berencana).
B. SARAN
Suatu program dari pemerintah yang telah dibuat tidak
akan berjalan dengan sukses tanpa adanya proses kerjasama antara petugas yang
terkait dan masyarakat sekitar. Petugas sebaiknya memiliki rasa bersabat dan
rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini akan menumbuhkan rasa simpati masyarakat
dan dapat meringankan tugas mereka. Sedangkan untuk masyarakat, mereka harus
mengubah pola pikir untuk menjadi masyarakat yang maju dan demokratis. Semua
ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi negara Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Arjoso, S. Rencana Strategis BKKBN. Maret, 2005.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
BKKBN. Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana dan Program Kependudukan. Jakarta,
1981.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar