SEJARAH KB

BAB I

PEMBAHASAN

A.  Sejarah Lahirnya Keluarga Berencana

Sebelum abad XX, di negara barat sudah ada usaha pencegahan kelangsungan hidup anak karena berbagai alasan. Caranya adalah dengan membunuh bayi yang sudah lahir, melakukan abortus dan mencegah/ mengatur kehamilan. KB di Indonesia dimulai pada awal abad XX.

Di Inggris, Maria Stopes.

Upaya yg ditempuh u/ perbaikan ekonomi keluarga buruh dg mengatur kelahiran. Menggunakan cara-cara sederhana (kondom, pantang berkala).

Amerika Serikat, Margareth Sanger.

Memperoleh pengalaman dari Saddie Sachs, yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan. Ia menulis buku “Family Limitation” (Pembatasan Keluarga). Hal tersebut merupakan tonggak permulaan sejarah berdirinya KB.

B.  Perkembangan KB di Indonesia

1.    Periode Perintisan dan Pelaporan

Sebelum 1957 – Pembatasan kelahiran secara tradisional (penggunaan ramuan, pijet, absistensi/ wisuh/ bilas liang senggama setelah coitus).

Perkembangan birth control di daerah – Berdiri klinik YKK (Yayasan Kesejahteraan Keluarga) di Yogyakarta. Di Semarang : berdiri klinik BKIA dan terbentuk PKBI tahun 1963. Jakarta : Prof. Sarwono P, memulai di poliklinik bagian kebidanan RSUP. Jawa dan luar pulau Jawa (Bali, Palembang, Medan).

2.    Periode Persiapan dan Pelaksanaan

Terbentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berencanan Nasional) yang mempunyai tugas pokok mewujudkan kesejahteraan sosial, keluarga dan rakyat. Bermunculan proyek KB sehingga mulai diselenggarakan latihan untuk PLKB (Petugas Lapangan keluarga Berencana).

C.  Organisasi KB

1.    PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)

Terbentuk tanggal 23 Desember 1957, di jalan Sam Ratulangi No. 29 Jakarta. Atas prakarsa dari dr. Soeharto yang didukung oleh Prof. Sarwono Prawirohardjo, dr. H.M. Judono, dr. Hanifa Wiknjosastro serta Dr. Hurustiati Subandrio.
Pelayanan yang diberikan berupa nasehat perkawinan termasuk pemeriksaan kesehatan calon suami isteri, pemeriksaan dan pengobatan kemandulan dalam perkawinan dan pengaturan kehamilan.

Visi PKBI :

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui keluarga.

Misi PKBI :

Memperjuangkan penerimaan dan praktek keluarga bertanggungjawab dalam keluarga Indonesia melalui pengembangan program, pengembangan jaringan dan kemitraan dengan semua pihak pemberdayaan masyarakat di bidang kependudukan secara umum, dan secara khusus di bidang kesehatan reproduksi yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

2.    BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1970 tentang pembentukan badan untuk mengelola program KB yang telah dicanangkan sebagai program nasional.
Penanggung jawab umum penyelenggaraan program ada pada presiden dan dilakukan sehari-hari oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat yang dibantu Dewan Pembimbing Keluarga Berencana.

Dasar pertimbangan pembentukan BBKBN

a.   Program keluarga berencana nasional perlu ditingkatkan dengan jalan lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas dan sumber yang tersedia.

b.   Program perlu digiatkan pula dengan pengikut sertaan baik masyarakat maupun pemerintah secara maksimal. 3) Program keluarga berencana ini perlu diselenggarakan secara teratur dan terencana kearah terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tugas pokok BBKBN

a.   Menjalankan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap usaha-usaha pelaksanaan program keluarga berencana nasional yang dilakukan oleh unit-unit pelaksana.

b.   Mengajukan saran-saran kepada pemerintah mengenai pokok kebijaksanaan dan masalah-masalah penyelenggaraan program Keluarga Berencana Nasional.

c.   Menyusun Pedoman Pelaksanaan Keluarga Berencana atas dasar pokok-pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

d.   Mengadakan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara asing maupun badan-badan internasional dalam bidang keluarga berencana selaras dengan kepentingan Indonesia dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

e.   Mengatur penampungan dan mengawasi penggunaan segala jenis bantuan yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelita I yaitu tahun 1969-1974 daerah program Keluarga Berencana meliputi 6 propinsi yaitu Jawa Bali (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali). Merupakan daerah perintis dari BKKBN.

Tahun 1974 muncul program-program integral (Beyond Family Planning) dan gagasan tentang fase program pencapaian akseptor aktif.

Berdasar Keppres 38 tahun 1978 BKKBN bertambah besar jangkauan programnya tidak terbatas hanya KB tetapi juga program Kependudukan.

Perkembangan BBKBN dimasa sekarang

VISI : keluarga berkualitas 2015

MISI: Membangun setiap keluarga Indonesia untuk memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhi hak-hak reproduksinya melalui pengembangan kebijakan, penyediaan layanan promosi, fasilitasi, perlindungan, informasi kependudukan dan keluarga, serta penguatan kelembagaan dan jejaring KB.

Tugas pokok: Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D.  Landasan hukum

TAP MPR No. IV/1999 ttg GBHN; UU No. 22/1999 ttg OTODA; UU No. 10/1992 ttg PKPKS; UU No. 25/2000 ttg PROPENAS; UU No. 32/2004 ttg PEMERINTAHAN DAERAH; PP No. 21/1994 ttg PEMBANGUNAN KS; PP No. 27/1994 ttg PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN; KEPPRES No. 103/2001; KEPPRES No. 110/2001; KEPPRES No. 9/2004; KEPMEN/Ka.BKKBN No. 10/2001; KEPMEN/Ka.BKKBN No. 70/2001

Filosofi BBKBN adalah menggerakkan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana.
Grand Strategi: 1) Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB; 2) Menata kembali pengelolaan program KB; 3) Memperkuat SDM operasional program KB; 4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB; 5) Meningkatkan pembiayaan program KB.

Nilai-nilai yang terkandung dalam grand strategi adalah integritas, energik, profesional kompeten, partisipatif, konsisten, organisasi pembelajaran, kreatif/ inovatif

Kebijakan dari adanya grand strategi adalah pndekatan pemberdayaan, pendekatan desentralisasi, pendekatan kemitraan, pendekatan kemandirian, pendekatan segmentasi sasaran, pendekatan pemenuhan hak (rightbased), pendekatan lintas sektor.

Strategi

Re-Establishment adalah membangun kembali sendi-sendi pogram KB nasional sampai ke tingkat lini lapanngan pasca penyerahan kewenangan.

Sustainability adalah memantapkan komitmen program dan kesinambungan dukungan oleh segenap stakeholders dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Tujuannya adalah :

1) Keluarga dengan anak ideal;

2) Keluarga sehat;

3) Keluarga berpendidikan;

4) Keluarga sejahtera;

5) Keluarga berketahanan;

6) Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya;

7) Penduduk tumbuh seimbang (PTS )

E.  Program KB

1.    Keluarga berencana

2.    Kesehatan reproduksi remaja

3.    Ketahanan dan pemberdayaan keluarga

4.    Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas

5.    Keserasian kebijakan kependudukan

6.    Pengelolaan SDM aparatur

7.    Penyelenggaran pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan

8.    Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara

Pada bagian sebelumnya saya sudah bercerita tentang sejarah KB dunia. Yang diawali dari teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari kebutuhan hidup. Akibatnya pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar  antara penduduk dan kebutuhan hidup. Laju pertumbuhan penduduk ini dapat ditekan dengan adanya birth control. Di Indonesia birth control ini dikenal dengan nama Keluarga Berencana (KB).

F.  Bagaimanakah program KB berkembang di Indonesia?

Program KB di Indonesia dimulai sekitar tahun 1957. Pada tahun tersebut didirikan perkumpulan Keluarga Berencana (PKB). Pada saat itu program KB masuk ke Indonesia melalui jalur urusan kesehatan (bukan urusan kependudukan). Belum ada political will dari pemerintah saat itu. program KB masih dianggap belum terlalu penting. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan masih terbatas dilakukan karena masih ada pelarangan tentang penyebaran metode dan alat kontrasepsi.

Begitu memasuki orde baru, program KB mulai menjadi perhatian pemerintah. Saat itu PKBI sebagai organisasi yang mengelola dan concern terhadap program KB mulai diakui sebagai badan hukum oleh departemen kehakiman. Pemerintahan orde baru yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi, mulai menyadari bahwa program KB sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi.

Kemudian pada tahun 1970 resmilah program KB menjadi program pemerintah dengan ditandai pencanangan hari keluarga nasional pada tanggal 29 Juni 1970. Pada tanggal tersebut pemerintah mulai memperkuat dan memperluas program KB ke seluruh Indonesia.

Para penyuluh KB senior bahwa pada awal pelaksanaan program KB (di tahun 70-an), mereka banyak mendapat tentangan dari berbagai lapisan masyarakat. Ketidak tahuan masyarakat dan para tokoh-tokohnya membuat program ini ditolak mentah-mentah.

Apalagi tokoh-tokoh agama yang kala itu masih menganggap KB adalah upaya pembunuhan calon bayi membuat masyarakat semakin berani menolak program ini.

“Wah saya sampai diacungi golok.” Demikian komentar Bu Aan, salah seorang penyuluh KB senior di Kabupaten Cianjur pada sebuah pertemuan yang kami laksanakan rutin setiap hari jumat.

“Itu sudah jadi hal yang biasa. Malah kadang, kita berhari-hari berada di lapangan sebelum dimulai pelayanan. Kita mengadvokasi tokoh-tokoh masyarakat di satu hari, kemudian memberikan penyuluhan kepada masyarakatnya sendiri berdampingan dengan sang tokoh yang sudah di advokasi pada hari lainnya.” Bu Aan masih memaparkan.

“Lalu dilanjutkan dengan pelayanan KB-nya itu sendiri.” pungkas Bu Aan, yang merupakan salah satu senior saya di kantor.

Selama hampir 30 tahun program KB berjalan, dari tahun 1970-2000, baru masyarakat Indonesia bisa menerima bahwa KB adalah kebutuhan. Berangsur-angsur dari tahun ke tahun berkat kegigihan para pejuang KB pada masanya, masyarakat negeri ini mulai sadar dan mengerti bahwa ternyata program KB bukanlah program pembunuhan calon bayi. Namun program untuk mengatur kelahiran bayi supaya tidak terlalu berdekatan dan tidak terlalu banyak.

Nampaknya hal ini memang tidak mudah dilakukan. Selama berpuluh tahun para pejuang KB di lini lapangan terus memperjuangkan dan menyadarkan masyarakat bahwa program KB ini adalah salah satu program yang dapat menghantarkan mereka memiliki keluarga yang berkualitas.

Angka mencatat, terdapat penurunan TFR Selama dari tahun 1970 hingga tahun 2000.

Apa sih TFR? Sejenis angka sensus kah? Hehe, bukan… TFR adalah kependekan dari Total Fertility Rate, yaitu rata-rata kemampuan seorang perempuan melahirkan bayi selama masa reproduksinya. Pada tahun 1970, TFR tercatat 5,6. Ini artinya pada tahun tersebut, rata-rata perempuan Indonesia melahirkan bayi antara 5 hingga 6 orang bayi selama masa suburnya. Dan pada tahun 2000, TFR turun menjadi 2,8. Artinya di era 2000-an ini kemampuan seorang perempuan bereproduksi menghasilkan 2 hingga 3 orang anak selama masa suburnya.

Penurunan angka rata-rata kelahiran ini tentu tidak lepas dari peranan para penyuluh KB lapangan atau yang lebih dikenal dengan tenaga PLKB. Mereka lah yang berjasa menyadarkan masyarakat bahwa betapa pentingnya memiliki anak yang tidak terlampau banyak. Berkat perjuangan tersebut, Indonesia berhasil menekan jumlah penduduk sebanyak 79 juta jiwa selama dari tahun 1970 hingga 2000.

Berdasarkan data yang saya peroleh pada saat pelatihan dasar umum tahun 2006 di Balai diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1970 tercatat lebih kurang 110 juta jiwa, maka setelah dilaksanakan program KB, pada tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia adalah 203 juta jiwa. Itu setelah dilaksanakan program KB. Jika program KB tidak dilaksanakan, maka jumlah penduduk di Indonesia diprediksi akan meledak hingga 282 juta jiwa. Sebuah angka yang fantastis bukan?

Kita bayangkan saja, jika pada tahun yang sama jumlah penduduk Indonesia lebih banyak, maka akan banyak tempat dan lahan pesawahan yang terbabad menjadi lahan perumahan. Akan banyak sekolah-sekolah yang harus dibangun oleh pemerintah jika ingin rakyatnya tetap terpelihara. Akan banyak biaya yang digunakan oleh setiap keluarga untuk menafkahi anggota keluarganya. Akan banyak sekali masalah-masalah lainnya. Dan itu akan lebih pelik dibandingkan dengan masalah yang ada saat ini. sekarang saja, dengan adanya program KB, kemiskinan masih belum terhindarkan. Apalagi jika program KB tidak dijalankan? Apa jadinya bangsa kita? apa jadinya kota tempat tinggal anda? Apa jadinya keluarga anda? Dan akan jadi apa anak-anak anda kelak, jika mereka tidak terpelihara secara kualitas, sementara persaingan di era modern ini makin ketat!!!

Memang perjuangan para tenaga penyuluh KB seolah tidak ada. Tidak terlihat dan tidak terasa. Padahal tanpa mereka, program KB mungkin tidak akan terlaksana. Tanpa mereka keberhasilan program ini hanya akan menjadi isapan jempol belaka. Sudah seharusnya lah mereka diberikan kesejahteraan yang lebih baik oleh pemerintah karena mereka lah yang menjadi ujung tombak keberhasilan program KB di Indonesia.

BAB II

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Perkembangan KB di Indonesia

1.    Periode Perintisan dan Pelaporan

Sebelum 1957 – Pembatasan kelahiran secara tradisional (penggunaan ramuan, pijet, absistensi/ wisuh/ bilas liang senggama setelah coitus).

Perkembangan birth control di daerah – Berdiri klinik YKK (Yayasan Kesejahteraan Keluarga) di Yogyakarta. Di Semarang : berdiri klinik BKIA dan terbentuk PKBI tahun 1963. Jakarta : Prof. Sarwono P, memulai di poliklinik bagian kebidanan RSUP. Jawa dan luar pulau Jawa (Bali, Palembang, Medan).

2.    Periode Persiapan dan Pelaksanaan

Terbentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berencanan Nasional) yang mempunyai tugas pokok mewujudkan kesejahteraan sosial, keluarga dan rakyat. Bermunculan proyek KB sehingga mulai diselenggarakan latihan untuk PLKB (Petugas Lapangan keluarga Berencana).

B.  SARAN

Suatu program dari pemerintah yang telah dibuat tidak akan berjalan dengan sukses tanpa adanya proses kerjasama antara petugas yang terkait dan masyarakat sekitar. Petugas sebaiknya memiliki rasa bersabat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini akan menumbuhkan rasa simpati masyarakat dan dapat meringankan tugas mereka. Sedangkan untuk masyarakat, mereka harus mengubah pola pikir untuk menjadi masyarakat yang maju dan demokratis. Semua ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arjoso, S. Rencana Strategis BKKBN. Maret, 2005.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKKBN. Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana dan Program Kependudukan. Jakarta, 1981.

Makalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

www.bkkbn.go.id